Kredit Bank Melaju 13,65 Persen, tapi UMKM Hanya Tumbuh 2,38 Persen

Kredit perbankan nasional mencatat pertumbuhan 13,65 persen year-on-year (yoy) hingga Agustus 2026, tetapi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya naik 2,38 persen. Data ini menunjukkan ketimpangan tajam antara ekspansi kredit korporasi yang agresif dan seretnya pembiayaan ke sektor usaha rakyat. Artinya, mesin pertumbuhan kredit bank saat ini lebih banyak digerakkan oleh segmen korporasi besar, sementara UMKM yang menjadi tulang punggung lapangan kerja justru tertinggal jauh.

Kredit Korporasi Jadi Motor Utama

Angka 13,65 persen itu bukan prestasi kecil. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, bank-bank nasional menyalurkan kredit dengan laju yang jauh melampaui proyeksi awal tahun. Dorongan terbesar datang dari permintaan korporasi, terutama di sektor infrastruktur, komoditas, dan manufaktur hilir yang kembali bergairah seiring stabilnya harga komoditas global dan belanja modal perusahaan besar.

Namun, di balik gemuknya portofolio korporasi, ada paradoks yang mengganggu. Kredit UMKM yang seharusnya menjadi penopang ekonomi justru tumbuh di bawah 3 persen. Padahal, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Ketika segmen ini lesu, dampaknya terasa langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi rumah tangga.

Mengapa UMKM Tertinggal?

Ada beberapa alasan yang membuat kredit UMKM jalan di tempat. Pertama, risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) di segmen ini masih dipandang lebih tinggi dibanding korporasi. Bank cenderung bermain aman dengan menyalurkan dana ke perusahaan besar yang punya rekam jejak keuangan lebih rapi dan agunan jelas.

Kedua, banyak UMKM yang belum bankable secara formal. Mereka tidak memiliki laporan keuangan teraudit, agunan bersertifikat, atau riwayat kredit yang terdokumentasi. Akibatnya, proses verifikasi memakan waktu dan biaya administrasi lebih besar. Di sisi lain, bank dituntut menjaga efisiensi dan profitabilitas, sehingga secara rasional mereka memilih segmen yang lebih menguntungkan.

Ketiga, faktor eksternal seperti pelemahan daya beli dan ketidakpastian geopolitik membuat pelaku UMKM menahan diri untuk ekspansi. Permintaan yang lesu membuat mereka enggan mengambil kredit baru, meskipun suku bunga relatif stabil. Ini menciptakan lingkaran setan: kredit seret karena permintaan lemah, dan permintaan lemah karena ekonomi tidak bergerak cepat.

Dampak Nyata bagi Ekonomi Indonesia

Jika tren ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi nasional bisa jadi tidak inklusif. Kredit yang hanya mengalir ke korporasi besar memang mendorong angka pertumbuhan, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak yang dihasilkan UMKM. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang antara kelompok usaha besar dan kecil.

Pemerintah dan otoritas moneter sebenarnya punya sejumlah instrumen untuk mendorong kredit UMKM, mulai dari subsidi bunga, penjaminan kredit, hingga relaksasi rasio kredit bermasalah. Namun, implementasinya sering terkendala data dan koordinasi antarlembaga. Tanpa perbaikan mendasar pada ekosistem pembiayaan UMKM, target pertumbuhan kredit yang inklusif hanya akan jadi angka di atas kertas.

Menariknya, beberapa bank mulai melirik teknologi credit scoring berbasis AI untuk menilai kelayakan UMKM tanpa agunan formal. Inisiatif semacam ini masih dalam tahap awal, tetapi bisa menjadi game changer jika diimbangi dengan perlindungan data dan tata kelola yang baik. Sebab, seperti yang pernah kita bahas dalam aplikasi baru Laytr yang bisa menyimpan apa saja dari internet, adopsi teknologi di sektor keuangan memang butuh ekosistem yang mendukung, bukan sekadar alat canggih.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Ke depan, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, apakah pertumbuhan kredit korporasi ini berkelanjutan? Jika harga komoditas turun atau permintaan global melemah, bank bisa menghadapi risiko kredit macet di segmen besar. Kedua, bagaimana bank menyeimbangkan antara mengejar profit dan menjalankan fungsi intermediasi yang inklusif?

Di sisi lain, ada peluang besar bagi fintech dan bank digital untuk mengisi celah pembiayaan UMKM. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, mereka bisa melayani segmen yang selama ini diabaikan bank konvensional. Namun, tantangannya tidak ringan: perlu modal, kepercayaan, dan regulasi yang mendukung.

Bagi pelaku UMKM sendiri, kondisi ini menjadi pengingat bahwa akses pembiayaan formal masih menjadi hambatan struktural. Diversifikasi sumber modal, misalnya melalui crowdfunding atau pinjaman peer-to-peer, bisa menjadi alternatif. Tapi lagi-lagi, literasi keuangan dan perlindungan konsumen harus jadi prioritas.

Pada akhirnya, angka 13,65 persen versus 2,38 persen bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin dari pilihan kebijakan dan perilaku industri yang perlu dievaluasi. Tanpa koreksi arah, pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara mayoritas pelaku usaha tetap berjuang di jalan yang sama. Sudah waktunya kita bertanya: untuk siapa sebenarnya kredit ini mengalir?