Senator Sanders Dorong RUU Pelarangan Flock dan ALPR di Seluruh Instansi Federal AS

Senator Sanders Dorong RUU Pelarangan Flock dan ALPR di Seluruh Instansi Federal AS

Senator Bernie Sanders resmi mengajukan rancangan undang-undang yang melarang pemerintah federal Amerika Serikat menggunakan teknologi pembaca pelat nomor otomatis (automated license plate reader/ALPR), termasuk sistem yang dikembangkan Flock Safety. Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perdebatan panjang soal pengawasan massal di ruang publik, sekaligus menempatkan Sanders berhadapan langsung dengan industri keamanan berbasis AI yang nilainya diprediksi menembus miliaran dolar dalam beberapa tahun ke depan.

RUU ini tidak hanya menyasar Flock sebagai vendor tunggal. Cakupannya diperluas ke seluruh perangkat ALPR yang digunakan instansi federal, mulai dari FBI, DEA, hingga lembaga penegak hukum lain yang selama ini mengandalkan kamera pintar untuk melacak pergerakan kendaraan. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi mengguncang lanskap pengadaan teknologi di Washington dan memaksa vendor-vendor besar mencari pasar alternatif di tingkat negara bagian dan kota.

Apa Itu Flock dan Mengapa Jadi Sasaran?

Flock Safety adalah perusahaan teknologi yang menjual kamera ALPR dan perangkat lunak analitik ke kepolisian di berbagai kota di Amerika Serikat. Sistemnya mampu memindai pelat nomor, mengenali ciri kendaraan, dan mencocokkan data secara real-time dengan basis data pusat. Bagi banyak departemen kepolisian, alat ini dianggap efektif menekan angka pencurian kendaraan dan membantu investigasi kriminal.

Namun, sejumlah organisasi hak sipil menuding teknologi ini membuka pintu bagi pengawasan tanpa izin. Data yang dikumpulkan Flock dikabarkan pernah dipakai untuk melacak aktivis, imigran, hingga perempuan yang mencari layanan kesehatan reproduksi di negara bagian dengan aturan ketat. Tuduhan inilah yang mendorong Sanders mengangkat isu ini ke level legislatif federal.

Isi RUU dan Dampaknya bagi Vendor

Rancangan yang diajukan Sanders mencakup larangan total bagi instansi federal untuk membeli, menyewa, atau menggunakan layanan ALPR dari vendor mana pun. Larangan serupa juga berlaku untuk kontrak yang sudah berjalan, dengan klausul penghentian bertahap dalam periode tertentu. Meski detail teknis masih dibahas di komite, arah kebijakannya jelas: memutus rantai pasokan pengawasan otomatis di level federal.

Bagi Flock, ini bukan pukulan pertama. Sebelumnya, beberapa kota seperti San Francisco dan Seattle sudah membatasi penggunaan ALPR karena tekanan publik. Jika RUU Sanders lolos, vendor lain seperti Motorola Solutions dan Genetec juga akan terdampak, meski tidak disebut eksplisit dalam draft awal.

Respons Industri dan Sinyal Pasar

Kalangan industri menyebut RUU ini sebagai ancaman serius bagi pertumbuhan sektor keamanan berbasis AI. Seorang eksekutif perusahaan teknologi pengawasan yang enggan disebut namanya menilai larangan federal bisa memicu efek domino. "Kalau pemerintah federal mundur, kota-kota kecil yang selama ini ikut program hibah akan kesulitan melanjutkan kontrak," ujarnya.

Di sisi lain, kelompok advokasi privasi menyambut baik langkah Sanders. Mereka berharap RUU ini menjadi preseden bagi negara bagian lain untuk memperketat regulasi serupa. Bukan tanpa alasan, karena sejumlah negara bagian seperti Illinois dan Maine sudah memiliki aturan ketat soal data biometrik yang bisa bersinggungan dengan ALPR.

Implikasi bagi Indonesia dan Startup Lokal

Meski RUU ini berlaku di Amerika Serikat, gaungnya bisa sampai ke Indonesia. Beberapa kota di Tanah Air mulai mengadopsi kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang juga membaca pelat nomor. Jika regulasi AS mengarah ke pelarangan total, vendor global mungkin akan melirik pasar Asia Tenggara sebagai kompensasi, termasuk Indonesia.

Peluang ini bisa dimanfaatkan startup lokal yang mengembangkan sistem pengawasan cerdas. Namun, mereka perlu belajar dari kasus Flock: transparansi data dan kepatuhan privasi bukan lagi opsional. Pemerintah Indonesia juga dituntut menyiapkan kerangka hukum yang jelas agar adopsi teknologi tidak menabrak hak sipil. (Kalau kamu penasaran bagaimana teknologi pengawasan lain berkembang, sempat kita ulas soal aplikasi Laytr yang bisa menyimpan apa saja dari internet).

Data dan Kutipan yang Perlu Dicatat

- Flock Safety dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan lebih dari 2.000 departemen kepolisian di AS per 2025.
- Nilai pasar global ALPR diproyeksikan mencapai US$4,2 miliar pada 2030, menurut laporan industri.
- Senator Bernie Sanders: "Pengawasan massal tanpa warrant adalah pelanggaran konstitusi. Federal harus jadi contoh, bukan pelanggar."

Apa Selanjutnya?

RUU ini masih harus melewati dengar pendapat komite, voting di Senat dan DPR, sebelum sampai ke meja presiden. Mengingat komposisi Kongres yang terbelah, jalan Sanders tidak akan mulus. Namun, debat publik yang dipicu RUU ini sudah cukup untuk membuat vendor ALPR waspada. Sejarah menunjukkan, tekanan politik di Washington sering kali bergema ke ruang rapat direksi di Silicon Valley. (Bandingkan dengan dinamika serupa yang pernah kita bahas di perintah eksekutif Trump soal superintelligence).

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal Flock atau ALPR. Ini tentang batas antara keamanan dan kebebasan, sebuah perdebatan yang akan terus hidup selama teknologi pengawasan semakin murah dan canggih. Sanders mungkin kalah suara, tapi ia sudah memenangkan perhatian. Dan dalam politik teknologi, perhatian sering kali jadi kemenangan pertama.