Catatan pribadi berdasarkan pengalaman nyata, hasil pengamatan, serta rekam jejak langkah dari balik layar.
Waskita Karya mencatat rugi bersih Rp2,87 triliun hingga kuartal III 2026 meski pendapatan melonjak 53 persen menjadi Rp8,13 triliun. Ekuitas negatif Rp3,34 triliun menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi perusahaan.
IFG dan Danantara menyoroti pentingnya tata kelola di tengah percepatan merger asuransi BUMN yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Konsolidasi boleh dikebut, tapi akuntabilitas tidak boleh dikorbankan.
OJK merampungkan aturan baru pinjol yang mewajibkan cadangan dana dan pengelompokan penyelenggara untuk melindungi lender. Aturan ini muncul setelah sejumlah pinjol bangkrut dan merugikan pemberi pinjaman.
Adhi Karya melepas 47,18 persen saham PT Jasamarga Jogja Solo senilai Rp1,76 triliun menjelang merger dengan PTPP. Langkah ini bukan sekadar divestasi biasa, melainkan bagian dari strategi besar merapikan neraca BUMN karya sebelum konsolidasi.
Bursa Efek Indonesia mencatat sembilan perusahaan tengah bersiap IPO hingga 9 Oktober 2026, dengan tujuh di antaranya sudah terdaftar dan total target dana Rp 2,16 triliun. Dua perusahaan beraset jumbo ikut mengantre, memberi sinyal bahwa pasar modal Indonesia masih punya magnet di tengah ketidakpastian global.
BEI dan KSEI memperketat pengawasan kepemilikan saham emiten berkapitalisasi di atas Rp5 triliun. Langkah ini meningkatkan transparansi dan berpotensi menarik lebih banyak investor asing, dengan implikasi besar bagi tata kelola perusahaan dan startup yang bersiap IPO.
Bursa Efek Indonesia mengungkap bahwa 95,58 persen saham Mitratel dikuasai segelintir pemegang saham, menyisakan hanya 4,42 persen untuk publik. Konsentrasi ekstrem ini memicu pertanyaan serius soal likuiditas, tata kelola, dan masa depan pasar modal Indonesia.
BEI kembali menandai 10 saham dengan status High Shareholding Concentration (HSC). Konsentrasi kepemilikan yang ekstrem ini menjadi alarm bagi investor ritel akan risiko likuiditas dan potensi manipulasi harga.
FSB menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kegagalan bank besar, sementara hanya empat negara yang dinyatakan patuh penuh. Ini implikasinya bagi stabilitas keuangan dan pasar modal Tanah Air.
Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang Rp494,3 triliun hingga September 2026, dengan SBN sebagai instrumen utama. Kuartal IV menjadi periode penentu karena sisa target harus dikejar di tengah volatilitas pasar global dan tekanan kurs.
Yield SBN 10 tahun Indonesia tercatat 7,17 persen dengan spread hanya 188 bps terhadap US Treasury, meski yield obligasi AS tengah menembus level tertinggi dalam 23 tahun. Penyempitan spread ini memberi sinyal kepercayaan pasar terhadap fundamental fiskal Indonesia, sekaligus membuka peluang pendanaan yang lebih murah bagi korporasi dan emiten.
KB Bank (BBKP) menawarkan obligasi subordinasi Rp500 miliar dengan bunga 9,30 persen, penawaran dibuka 12-13 Oktober 2026. Bunga tinggi ini menjadi magnet di tengah persaingan pendanaan yang semakin ketat.