Danantara Bongkar Borok BUMN: 52 Persen Merugi Rp20 Triliun, Ada Transaksi Berlapis di Baliknya

Danantara Bongkar Fakta Pahit di Tubuh BUMN

BPI Danantara mengungkap temuan mengejutkan: dari 1.074 badan usaha milik negara (BUMN), sekitar 52 persen atau lebih dari separuhnya berada dalam kondisi merugi dengan total nilai kerugian mencapai Rp20 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan cerminan persoalan struktural yang sudah lama mengendap di dalam tubuh perusahaan pelat merah.

Yang lebih menohok, di balik kerugian tersebut, Danantara mendeteksi praktik transaksi berlapis yang membuat biaya operasional membengkak hingga US$2 juta per tahun. Temuan ini membuka tabir bahwa persoalan BUMN bukan hanya soal pendapatan yang lesu, tetapi juga soal tata kelola yang bocor halus.

Transaksi Berlapis, Biaya Operasional Membengkak

Praktik transaksi berlapis yang dimaksud merujuk pada rantai transaksi yang tidak transparan, di mana biaya membengkak karena ada lapisan-lapisan perantara yang seharusnya tidak perlu. Dalam konteks BUMN, praktik semacam ini sering kali luput dari pengawasan karena melibatkan entitas afiliasi atau pihak ketiga yang hubungannya tidak selalu jelas.

Danantara menyoroti bahwa pembengkakan biaya operasional hingga US$2 juta per tahun ini menjadi salah satu pemicu utama kerugian. Bukan tanpa alasan, jika biaya operasional terus membengkak tanpa kendali, margin keuntungan akan tergerus, bahkan ketika pendapatan perusahaan sebenarnya masih tumbuh.

Implikasi Jangka Panjang bagi Ekonomi Indonesia

Temuan ini bukan sekadar soal angka kerugian Rp20 triliun. Dalam 1-3 tahun ke depan, dampaknya bisa lebih luas. BUMN yang merugi berarti mengurangi kontribusi dividen ke negara, yang pada akhirnya mempengaruhi ruang fiskal pemerintah. Padahal, di tengah tekanan global seperti pelemahan rupiah dan ketidakpastian pasar modal, penerimaan negara dari BUMN menjadi salah satu penopang penting.

Selain itu, praktik transaksi berlapis yang tidak transparan berpotensi menciptakan inefisiensi yang sistemik. Jika tidak segera dibenahi, BUMN akan terus kehilangan daya saing, baik di pasar domestik maupun regional. Di sisi lain, investor asing yang sedang mencermati iklim investasi Indonesia bisa saja menarik diri jika melihat tata kelola BUMN yang belum sepenuhnya bersih.

Relevansi bagi Ekosistem Bisnis dan Startup di Indonesia

Bagi pelaku industri dan startup, temuan Danantara ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik bukanlah formalitas belaka. Banyak startup yang tumbuh cepat justru mengabaikan kontrol internal, sehingga ketika skala bisnis membesar, masalah serupa bisa muncul. Transaksi berlapis, misalnya, bisa terjadi ketika perusahaan rintisan melakukan ekspansi melalui anak perusahaan tanpa pengawasan yang memadai.

Di sisi lain, BUMN yang sedang dalam proses pembenahan bisa menjadi mitra strategis bagi startup, terutama dalam hal digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis. Jika Danantara serius membenahi transaksi berlapis, ada peluang bagi perusahaan teknologi untuk menyediakan solusi pengawasan dan transparansi keuangan berbasis data. Ini sejalan dengan tren transformasi digital yang semakin mengakar di sektor keuangan.

Langkah Danantara ke Depan

Danantara belum merinci langkah konkret apa yang akan diambil untuk membenahi 52 persen BUMN yang merugi. Namun, sinyal ke arah perbaikan tata kelola sudah terlihat. Fokus pada transaksi berlapis menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya melihat gejala, tetapi mencoba menyasar akar masalah.

Yang jelas, perbaikan ini membutuhkan waktu dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan manajemen BUMN itu sendiri. Tanpa itu, temuan Rp20 triliun ini hanya akan menjadi angka di atas kertas, tanpa perubahan nyata.

Refleksi Santai

Melihat temuan ini, rasanya kita diingatkan bahwa persoalan BUMN bukanlah hal baru. Sudah puluhan tahun isu tata kelola dan efisiensi menjadi momok. Tetapi, dengan adanya Danantara yang membongkar data secara terbuka, ada harapan bahwa perbaikan bisa lebih terarah. Bagi kita yang bergerak di dunia bisnis, temuan ini juga menjadi cermin: seberapa bersih tata kelola keuangan kita sendiri? Apakah kita sudah transparan, atau justru ada lapisan-lapisan yang tidak perlu yang membuat biaya membengkak tanpa kita sadari?