Ketika AI Diminta Memilih, Grok Condong ke Republikan dan GPT ke Demokrat

Dua Model AI Terbelah di 90 Persen Kontestasi Pemilu

Sebuah studi baru menemukan bahwa model AI Grok milik xAI secara konsisten merekomendasikan kandidat Partai Republik, sementara GPT milik OpenAI justru berpihak pada kandidat Partai Demokrat. Dalam hampir 500 kontestasi pemilu yang diuji, kedua model ini mengambil posisi yang berlawanan pada lebih dari 90 persen kasus. Temuan ini bukan sekadar perbedaan preferensi politik, melainkan sinyal bahwa model bahasa besar dapat mewarisi bias dari data pelatihan dan proses penyelarasan yang berbeda.

Studi tersebut menguji kedua model dengan skenario memilih kandidat dalam ratusan pertandingan elektoral. Hasilnya, Grok dan GPT hampir selalu tidak sepakat. Angka 90 persen menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan anomali, melainkan pola sistematis yang perlu ditelusuri.

Mengapa Model Bisa Memihak?

Model AI tidak memiliki keyakinan politik. Namun, mereka dilatih dengan data yang sangat besar dan kemudian disesuaikan melalui teknik penyelarasan seperti fine-tuning dan reinforcement learning from human feedback (RLHF). Proses inilah yang tanpa disadari dapat memasukkan preferensi tertentu. Ketika Grok dilatih dengan data dari platform X yang cenderung lebih konservatif, dan GPT dilatih dengan data dari berbagai sumber yang lebih beragam, hasilnya adalah kecenderungan yang berbeda.

Bukan tanpa alasan, para peneliti menyoroti bahwa bias ini bisa memperkuat echo chamber. Pengguna yang mengandalkan AI untuk mendapatkan informasi politik berisiko menerima rekomendasi yang tidak netral. Padahal, dalam konteks demokrasi, netralitas informasi adalah fondasi penting.

Implikasi bagi Ekosistem AI Global

Temuan ini memunculkan pertanyaan etis: sejauh mana model AI boleh memiliki kecenderungan politik? Di satu sisi, perusahaan seperti OpenAI berupaya menampilkan diri sebagai penyedia AI yang netral dan aman. Di sisi lain, xAI di bawah Elon Musk justru dikenal lebih vokal dan kontroversial. Perbedaan filosofi ini tercermin dalam output model mereka.

Bagi industri, studi ini menjadi peringatan bahwa transparansi dan audit eksternal terhadap model AI semakin mendesak. Regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, perlu mulai memikirkan kerangka pengawasan agar AI tidak menjadi alat propaganda terselubung. Langkah ekspansi dan pendanaan besar yang sedang dilakukan OpenAI dengan valuasi Rp1,25 triliun dolar menunjukkan bahwa kekuatan AI semakin terpusat pada segelintir perusahaan, sehingga risiko bias pun ikut menumpuk.

Pelajaran untuk Indonesia

Di Indonesia, adopsi AI dalam layanan publik dan sektor bisnis terus tumbuh. Mulai dari chatbot layanan pelanggan hingga sistem rekomendasi konten, model AI mulai mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Jika model yang digunakan memiliki bias tersembunyi, dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek, termasuk proses rekrutmen, penilaian kredit, dan bahkan diskursus politik menjelang pemilu.

Pelaku startup dan pengembang di Tanah Air perlu menyadari bahwa memilih model AI bukan sekadar soal performa dan biaya. Ada dimensi nilai dan netralitas yang harus diuji. Langkah Microsoft yang menganggap agen AI seperti ancaman orang dalam juga mengisyaratkan bahwa kepercayaan terhadap model AI tidak bisa dibangun dengan sendirinya. Perlu ada mekanisme verifikasi dan pengawasan berlapis.

Data dan Kutipan yang Perlu Dicatat

- Objek studi: model Grok (xAI) dan GPT (OpenAI).
- Jumlah kontestasi: hampir 500 pertandingan elektoral.
- Tingkat ketidaksepakatan: lebih dari 90 persen.
- Temuan utama: Grok condong ke kandidat Republikan, GPT ke Demokrat.

Studi ini belum tentu mewakili seluruh perilaku model dalam konteks lain. Namun, angka 90 persen cukup untuk menunjukkan bahwa bias bukanlah hal yang bisa diabaikan. Sebagaimana diberitakan TechCrunch, temuan ini menambah daftar panjang kekhawatiran tentang netralitas AI dalam proses demokrasi.

Menuju AI yang Lebih Transparan

Perdebatan tentang bias politik AI sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa model bahasa dapat menghasilkan output rasis, seksis, atau diskriminatif jika tidak dikelola dengan baik. Namun, temuan terbaru ini menyoroti dimensi baru: preferensi politik yang terlembaga dalam model komersial.

Modernisasi tata kelola AI berbasis audit independen dan transparansi data pelatihan menjadi semakin relevan. Jika tim kamu sedang merancang sistem AI untuk keperluan bisnis atau layanan publik, penting untuk memastikan model yang dipilih telah melalui uji netralitas yang memadai. Kamu bisa menjadwalkan sesi konsultasi dan eksplorasi teknis langsung bersama para engineer di Rizallab untuk membahas arsitektur dan tata kelola AI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pada akhirnya, studi ini bukan tentang siapa yang benar secara politik. Ini tentang bagaimana kita memastikan bahwa teknologi yang semakin berkuasa tidak menjadi cermin bias segelintir pihak. Seperti halnya obrolan di warung kopi, kita mungkin tidak selalu sepakat, tetapi setidaknya kita tahu dari mana perbedaan itu berasal.